Ketika Demokrasi Mesir Dikebiri Militer dan Kelompok Sekuler

Sebuah drama sedang dimainkan di Mesir. Aktornya: kaum sekuler, liberal, sosialis, dan fulul (orang-orang dari rezim mantan Presiden Husni Mubarak) yang berkolaborasi dengan militer. Lawan mainnya: Ikhwanul Muslimin dengan sayap politiknya, Partai Kebebasan dan Keadilan, yang didukung oleh sejumlah partai Islam. Lakon yang dimainkan: bagaimana menjatuhkan seorang presiden yang dipilih secara demokratis, lantaran memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahannya.

Sedangkan jalan ceritanya: pemerintahan yang dipimpim presiden pilihan rakyat yang sedang didemo oleh kelompok oposisi. Lalu militer negara itu yang semestinya netral dalam menyikapi unjuk rasa dua kelompok penentang dan pendukung sang presiden, justru memihak kepada kelompok oposisi. Ending-nya, militer mengambil kekuasaan negara dan memenjarakan sang presiden.

Ending tersebut tentu sementara. Belum final. Karena, drama di atas bukan dimainkan di panggung theater atau gedung pertunjukan. Drama itu nyata terjadi dalam kehidupan rakyat Mesir sekarang ini. Dikatakan‘ending sementara’, lantaran para pendukung sang presiden sudah bertekad tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus melawan dalam waktu pendek, sedang, dan panjang, apapun risikonya.

Alasan mereka adalah yang dipertaruhkan adalah sebuah demokrasi. Sebuah kehendak rakyat yang setahun lalu memilih sang presiden dalam sebuah pemilu yang paling demokratis dalam perjalanan panjang negara itu. Negara yang sejak merdeka pada 1952 selalu dipimpin oleh militer yang memerintah secara otoriter dan diktator. Kini demokrasi yang baru berumur setahun itu kembali dikebiri oleh militer. Kehendak rakyat telah dirampok oleh mereka yang berkekuatan senjata, bekerja sama dengan kelompok oposisi yang kalah dalam pemilu.

Para pendukung sang presiden tentu tidak tinggal diam. Apalagi mereka — sebagian besar adalah kader dan simpatisan Al Ikhwan (sebutan Ikhwanul Muslimin) – dikenal sangat militan. Mereka sejak lama, sekitar 80 tahun lebih berdirinya Al Ikhwan, sudah terbiasa dengan perjuangan terang-terangan (politik) maupun rahasia (bawah tanah). Terutama ketika Mesir diperintah rezim militer Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak. Sejumlah tokohnya pernah dipenjara, termasuk Presiden Mursi sendiri. Bahkan pendiri Al Ikhwanul, Sheikh Hasan Al Banna, dan ideolognya, Sheikh Sayyid Qutub, menjadi syahid dibunuh oleh kaki tangan rezim penguasa.

Ketika angin revolusi rakyat menerjang sejumlah negara Arab (Al Rabi’ Al ‘Araby), Al Ikhwan bersama kekuatan rakyat lainnya menggelar unjuk rasa besar-besaran menentang rezim Presiden Mubarak yang telah berkuasan lebih dari 30 tahun. Mubarak akhirnya mengundurkan diri pada 11 Februari 2011. Kekuasaan pun diserahkan kepada Kepala Dewan Tertinggi Militer Jenderal Husein Tantawi.

Selama masa transisi kekuasaan militer, sejumlah pemilu pun digelar, dari pemilihan anggota parlemen (DPR/Malis Sya’b), anggota MPR (Majelis Syuro), pemilihan presiden hingga referendum amandemen Konstitusi Negara. Semua pemilu tersebut dimenangkan partai-partai Islam yang dimotori Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Al Ikhwan.

Bahkan ketika diselenggarakan pemilu presiden, tokoh-tokoh oposisi utama yang kini menggerakkan aksi unjuk rasa menentang kekuasaan Presiden Mursi – seperti Amr Musa, Hamdeen Sabbahi, dan Mohamad Al Baradai — hanya mendapatkan suara kecil. Amr Musa dan Hamden Sabbahi malah tidak lolos pada putaran kedua pemilu presiden. Sedangkan Al Baradai tidak mencalonkan diri sejak awal karena tahu dirinya maupun partainya, Partai Dustur, tidak cukup populer di Mesir.

Rentetan kemenangan partai-partai Islam dalam sejumlah pemilu itu tentu saja membuat gerah kelompok-kelompok yang berideologi sekuler, liberal, sosialis, dan orang-orang dari rezim Husni Mubarak. Dua hari sebelum pemilihan presiden, Mahkamah Agung (MA) — anggotanya diangkat semasa Presiden Mubarak – membubarkan parlemen dan MPR, serta mencabut larangan para pejabat tinggi era Mubarak untuk ikut pemilu presiden. Berbagai kelompok Islam menuduh keputusan MA sengaja dikeluarkan menjelang pemilu hanya untuk meloloskan Jenderal Ahmad Syafiq. Yang terakhir ini merupakan perdana menteri terakhir era Mubarak dan pernah menjabat Kepala Angkatan Udara Mesir.

Syafiq kemudian memang lolos dalam putaran kedua pemilu presiden bersama wakil dari partai Islam, Mohammad Mursi. Namun, meski didukung oleh kelompok sekuler, liberal, militer, dan orang-orang Mubarak, Ahmad Syafiq tetap kalah dalam pemilu. Yang terpilih menjadi presiden justru Mohammad Mursi.
Dengan latar belakang seperti itu tidak mengherankan bila kelompok-kelompok yang tidak menyukai kemengan partai-partai Islam kemudian bergabung dalam sebuah oposisi. Entah dengan nama Front Penyelamat Nasional, Tamarrud (pemberontak terhadap kekuasaan partai Islam), atau dengan nama lain. Termasuk dalam kelompok oposisi ini adalah militer. Apalagi setelah Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang mengembalikan fungsi dan peran militer hanya sebatas pertahanan negara alias kembali ke barak.

Kelompok-kelompok oposisi inilah yang dalam setahun kekuasaan Presiden Mursi terus mengganggu jalannya roda pemerintahan dengan berbagai bentuk. Dari unjuk rasa, mempengaruhi media, hingga pembiaran gangguan keamanan oleh polisi dan militer. Akibatnya, ekonomi Mesir terus memburuk dan kehidupan rakyat semakin sulit.

Kehidupan rakyat Mesir yang terus memburuk inilah yang kemudian dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan Presiden Mursi dengan unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa oposisi ini kemudian dibalas dengan demonstrasi yang juga besar-besaran oleh pendukung Mursi. Anehnya, ketika muncul unjuk rasa dua kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi, militer malah berbelok mendukung oposisi dengan mengkudeta kekuasaan sang presiden.

Drama perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di Mesir ini diprediksi tidak akan //happy ending.// Apalagi kelompok-kelompok Islam, terutama para kader dan simpatisan Al Ikhwan, telah bertekad akan terus melawan kudeta milter dan pemerintahan yang akan dibentuk, serta produk-produknya, termasuk rencana amandemen konstitusi negara. Dengan begitu bisa diperkirakan gejolak di Mesir akan terus berlanjut dan tidak diketahui bagaimana akan berakhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *